18
Des
07

Protokol Kyoto Abaikan Emisi Karbon Dari BioFuel

Protokol Kyoto Abaikan Emisi Karbon Dari BioFuel
Nusa Dua ( Berita ) : Protokol Kyoto mengabaikan jutaan emisi karbondioksida yang merupakan efek samping pengembangan biofuel –bahan bakar tumbuhan– , klaim Wetlands Internasional, sebuah organisasi lingkungan hidup, di sela sidang Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu [05/12].
Perwakilan Wetlands Internastional, Alex Kaat mengatakan bahwa Protokol Kyoto mendukung penggunaan biofuel –minyak sawit– sebagai suatu upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun mengabaikan emisi gas rumah kaca besar-besaran yang terkait dengan produksi bahan bakar itu.

Setiap tahunnya sekitar 180 juta ton karbondioksida diemisikan ke udara sebagai hasil pembakaran lahan gambut, untuk membuka perkebunan di Malaysia dan Indonesia, kata menjelaskan.
Menurut Wetlands, Protokol Kyoto membuat kesalahan dengan mengasumsikan bahan bakar non-minyak tidak menghasilkan karbon sebagai efek samping. Padahal bahan bakar non-minyak juga menyumbang emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi.
Secara kasar Wetlands mengestimasikan, jika sekitar delapan persen perkebunan kelapa sawit Malaysia dan 20-25 persen Indonesia saat ini berada di lahan gambut. Dan lebih dari 50 persen perkebunan sawit baru di Indonesia ditanam di lahan gambut.
Pengeringan lahan gambut –untuk memungkinkan tanaman sawit tumbuh– mengakibatkan penguraian senyawa karbon organik lahan gambut dengan cepat dan mengemisikan karbon dioksida.
Oleh karena itu, Wetlands mendesak agar peraturan Protokol Kyoto mengenai penghitungan emisi perlu segera diubah. Emisi dari tempat penyimpanan karbon seperti lahan gambut harus juga dihitung.
Sebelum disepakatinya kerangka pengaturan baru pasca-Protokol Kyoto maka ada keperluan untuk mengeluarkan sebuah sertifikat untuk memverifikasi produk biofuel yang bebas emisi. Jika tidak maka minyak sawit tidak seharusnya memperoleh predikat hijau. Namun, lanjut dia, Wetlands tidak menentang minyak sawit, karena dengan sistem produksi yang tepat maka minyak sawit bersifat ramah lingkungan
Mulai Tercium Di Konferensi
Kalangan LSM yang turut menyemarakkan ajang Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), di Nusa Dua, Bali, mulai mencium agenda terselubung yang tidak konstruktif dari negara-negara maju dalam upaya mengatasi perubahan iklim global.
Ketua jaringan FoEI (”Friends of the Earth International”), Meenakshi Raman, pada Rabu siang mengungkapkan bahwa mulai muncul agenda terselubung negara maju yang ingin lari dari kewajiban menurunkan emisinya dan berupaya mewajibkan pula negara-negara berkembang mengurangi emisi.
“Rasa takut demikian nyata di sini. Apalagi setelah Jepang pada hari pertama konferensi sudah menyampaikan keinginannya mengganti skema Protokol Kyoto,” kata Meena.
Menurut dia, perkembangan konferensi makin mempertegas upaya-upaya negara maju yang tak mau lagi bertanggung jawab penuh atas berubahnya iklim.
Mengutip pernyataan Jepang pada hari pertama, “.. Penting buat kita bergerak maju ke depan dan mengganti Protokol Kyoto dengan kerangka baru yang melibatkan semua negara di dunia untuk menurunkan emisi” terungkap di sana bahwa Jepang mengusulkan Protokol Kyoto diakhiri saja dan diganti dengan kerangka yang sama sekali baru.
Padahal di Protokol Kyoto jelas ditegaskan bahwa negara-negara maju saja yang wajib mengurangi emisinya, sementara negara berkembang secara sukarela boleh menurunkan gas buang karbon, katanya.
Namun, berdasarkan proposal Jepang diisyarakatkan bahwa kelak setelah tahun 2012 negara-negara berkembang juga diwajibkan secara mengikat menurunkan emisinya.
“Saya tegaskan di sini bahwa Protokol Kyoto tidak mati pada tahun 2012, hanya berakhir masa berlaku periode pertamanya. Pihak-pihak yang meminta protokol diganti dengan yang baru, jelas punya agenda terselubung ingin membawa negara berkembang turut wajib mengurangi emisi,” kata Meena.
Padahal perubahan iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara-negara maju pada 100 tahun yang silam, sementara negara berkembang tidak berkontribusi apa-apa.
Agenda terselubung ini tampaknya didukung oleh hampir semua negara maju, tambah Meena.
Delegasi Kanada mengatakan sudah saatnya untuk membentuk kerangka baru yang berjangka waktu panjang dan menargetkan penurunan emisi hingga 50 persen pada tahun 2050.
Kanada mengatakan kalaupun semua negara maju memangkas emisinya hingga nol, tetap saja tidak bakal cukup, sehingga negara berkembang juga harus diwajibkan mengurangi emisi.
Dengan maksud yang sama, Amerika Serikat juga menyampaikan dukungannya terhadap proposal Jepang.
“Jepang dan Amerika hanya ingin negara berkembang membayar biaya perubahan iklim lebih mahal lagi,” ujar Meena.
“Kita semua tahu harus ada target yang jelas untuk kita capai, tetapi sering kali target-target reduksi emisi negara maju tidak menjelaskan dampaknya terhadap negara berkembang. Masalah ini harus secara serius dibahas,” tambahnya.
Negara-negara maju harus menyampaikan target reduksi emisi mereka, berikut implikasinya terhadap negara-negara berkembang, ujar Meena.
Serukan “SOS”
Fenomena berubahnya iklim global akibat selimut raksasa gas rumah kaca di atmosfer, mengancam kelangsungan negara-negara kecil kepulauan di Pasifik, yang daratannya rata-rata hanya empat meter di atas permukaan laut (mdpl).
“Perubahan iklim adalah masalah yang sangat serius buat negara kepulauan di Samudera Pasifik dan Hindia,” kata Arieta Moceica dari Greenpeace kawasan Pasifik, di sela-sela Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perubahan iklim yang kian tak terkendali, hanya akan menenggelamkan negara kepulauan dalam waktu singkat.
“Bila perubahan iklim mengakibatkan kenaikan muka air laut rata-rata satu meter, itu berarti nyaris separuh daratan negara-negara kepulauan kecil Pasifik dan Hindia akan tenggelam,” katanya mengungkapkan.
Memang saat ini perubahan iklim belum dipandang sangat serius oleh negara-negara besar dan maju di Eropa atau belahan lain di dunia, tapi buat negara pulau kecil Pasifik, perubahan iklim harus segera dihentikan sebelum semuanya terlambat dan tenggelam.
“Itu sebabnya, kami berharap pertemuan di Bali ini bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk melindungi negara-negara kepulauan di Pasifik,” kata Arieta, “Kami menyerukan ‘Selamatkan nyawa kami!/SOS!’.”
Ia mengingatkan bahwa penduduk di negara pulau kecil Pasifik adalah juga manusia, yang mereka bisa terancam tenggelam akibat kenaikan air laut, dampak perubahan iklim.
“Ribuan bahkan jutaan manusia akan mati di sana, dan mereka sama manusianya dengan kita semua,” katanya menambahkan.
Dalam konferensi yang dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta ini, negara-negara kepulauan yang sangat rentan tenggelam akibat berubahnya iklim tergabung dalam AOSIS – “Alliance of Small Island States”.
Mereka mengadakan pertemuan internal sesama negara kecil kepulauan dan juga menyampaikan suara serta desakannya kepada semua negara, agar melakukan tindakan konkrit dan segera supaya perubahan iklim tidak melenyapkan negerinya.


0 Responses to “Protokol Kyoto Abaikan Emisi Karbon Dari BioFuel”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: